Breaking News

Pastikan Data Kepegawaian Anda benar dengan melakukan pengecekan data di simpeg.bkpsdm.langsakota.go.id/pegawai/login. Dengan hak akses user dan paswood  NIP baru anda

Sub Bidang Penilaian Kerja dan Penghargaan

A.Usulan Tugas belajar

  1. Surat permohonan Tugas Belajar dari Kepala Dinas/badan Kantor
  2. Surat permohonan yang bersangkutan
  3. Leges sk CPNS
  4. Leges Sk CPNS
  5. Leges Sk pangkat Terakhir
  6. Leges Sk Jabatan
  7. Leges SKP
  8. Asli Surat Izin Testing
  9. Leges KARPEG
  10. Asli Surat Peryataan Tugas Belajar yang ditandatangani Oleh PNS bersangkutan Materai 6000 dan diketahui Kepala Instansi
  11. Asli surat peryataan YBS yang sah dari Notaris
  12. Surat peryataan Lulus lembaga Pendidikan
  13. Surat keterangan sehat dari dokter
  14. Browsur lembaga Pendidikan
  15. Pas photo 3X4 1 lembar
  16. Masa kerja minimal 2 tahun
  17. Bagi yang mendapat biasiswa agar melampirkan bukti kelulusan

B. Usulan Izin Belajar

  1. Surat permohonan Ijin Belajar dari Kepala Dinas/badan dan Kantor
  2. Surat permohonan yang bersangkutan
  3. Surat Lulus butuh dari Kepala OPD (kecuali S-1 Keguruan, D-III Kesehatan dan Profesi Ners)
  4. Surat Lulus butuh dari Sekretaris Daerah (kecuali Keguruan, Diploma III Kesehatan dan Profesi Ners)
  5. Surat izin seleksi dari Kepala BKPSDM
  6. Surat Keterangan Akreditas dari Kampus (minimal B)
  7. Surat Peryataan Bermaterai 6000
  8. Fc. Leges Sk CPNS
  9. Fc. Leges Sk pangkat Terakhir
  10. Fc.Leges SKP 2 tahun Terakhir
  11. Asli Surat aktif Kuliah
  12. Asli Daftar Riwayat Hidup

C. Usulan Satyalencana Karya Satya

  1. Fc. Leges Sk CPNS
  2. Fc. LegesSk Jabatan Terakhir
  3. Fc. LegesSk pangkat Terakhir
  4. Fc. Leges Konver Nip
  5. DRH yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung dengan mencantupkan tempat, tanggal, bulan, tahun saat dibuat
  6. Surat keterangan tidak pernah dijatuhkan hukuman disipin oleh kepala Instansi
  7. Persyaratan diatas diusulkan dalam Format PDF dan hardcopy

         KETENTUAN LEBIH LANJUT TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN USULAN SATYALANCANA KARYA SATYA

  1. DALAM MASA BEKERJA SECARA TERUS MENERUS, PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU YANG TIDAK PERNAH MENGAMBIL CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA;
  2. PENGHITUNGAN MASA KERJA BAGI PNS YANG PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU BERAT DIMULAI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN TELAH MENJALANKAN HUKUMAN DISIPLIN ATAU KEMBALI BEKERJA DI INSTANSI;
  3. PENGHITUNGAN MASA KERJA DIHITUNG SEJAK PNS DIANGKAT MENJADI CALON PNS.

D. Usulan PNS mengikuti Ujian Dinas

  1. Fc. LegesSk pangkat Terakhir
  2. Fc. LegesSk Jabatan Terakhir
  3. Pas Photo 3X4 3 Lembar
  4. Mengisi Fomulir Biodata Peserta

KETENTUAN UNTUK PNS MENGIKUTI UJIAN DINAS (UD) 

  1. PESERTA UJIAN DINAS TK. I MEMILIKI PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR TK. I (II/D) MINIMAL TELAH MEMILIKI MASA KERJA 2 (DUA) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR;
  2. PESERTA UJIAN DINAS TK. II MEMILIKI PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TK. I (III/D) DAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL MINIMAL ESELON III.B DAN BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III (PIM III) SERTA TELAH 1,5 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR;
  3. BAGI PNS YANG TELAH MEMILIKI PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TK. I III/D DAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV MAUPUN YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL MINIMAL 2 (DUA) TAHUN MASA KERJA DALAM PANGKATNYA;
  4. KHUSUS BAGI PESERTA UJIAN DINAS TK. II (GOLONGAN RUANG III/D) DIWAJIBKAN MEMBUAT KARYA TULIS YANG JUDULNYA BERKAITAN DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI TEMPAT PESERTA UJIAN DINAS DITUGASKAN, DENGAN KETENTUAN SEKURANG-KURANGNYA 20 (DUA PULUH) HALAMAN DAN DIKETIK DI ATAS KERTAS HVS UKURAN KUARTO DENGAN JARAK KETIKAN 2 (DUA) SPASI.

E. Usulan Tanda memiliki Ijazah

  1. Surat permohonan skmi dari kepala dinas/badan/kantor;
  2. Surat permohonan yang bersangkutan;
  3. Fotokopi sk cpns dilegalisir;
  4. Fotokopi sk pangkat terakhir dilegalisir;
  5. Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
  6. Fotokopi skp 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;

F. Usulan Surat Keterangan Belajar (SKB)

  1. Surat permohonan skb dari kepala dinas/badan/kantor;
  2. Surat permohonan yang bersangkutan;
  3. Fotokopi sk cpns dilegalisir;
  4. Fotokopi sk pangkat terakhir dilegalisir;
  5. Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
  6. Fotokopi skp 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;

G. Usulan Ujian Penyesuain Kenaikan Pangkat (UPKP)

  1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir (bukan surat keteranagan lulus);
  2. Fotokopi surat izin belajar yang dikeluarkan pejabat eselon ii yang membidangi kepegawaian yang telah dilegalisir;
  3. Surat rekomendasi bahwa kesarjanaannya masih dibutuhkan oleh unit kerjanya atau pemerintah kabupaten/kota yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat eselon ii yang membidangi kepegawaian;
  4. Fotokopi sk pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  5. Fotokopi skp 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  6. Pas photo warna ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  7. Mengisi formulir biodata peserta ujian SELURUH KELENGKAPAN DI ATAS DIBUAT MASING-MASING RANGKAP 2 (DUA).

            KETENTUAN UNTUK PNS MENGIKUTI UPKP :

  1. Mempunyai ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang telah terakreditasi
  2. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dalam status sebagai pns;
  3. Mempunyai surat izin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat eselon ii yang membidangi kepegawaian;
  4. Adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat eselon ii yang membidangi kepegawaian yang menyatakan bahwa kesarjanaannya tersebut masih dibutuhkan oleh unit kerja dimana pns tersebut bertugas atau untuk lingkup pemerintah kabupaten/kota;
  5. Adanya korelasi/hubungan dan kesesuaian antar ijazah yang dimiliki dengan unit kerja dimana pns tersebut bertugas;
  6. Ujian yang diikuti menurut jenjang kepangkatan dari ijazah yang telah dimiliki sebelumnya.

Jumlah Pegawai

Struktural

Fungsional Umum

Fungsional Tertentu